Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan aturan pembatasan baru guna mencegah China mendapatkan akses jarak jauh ke chip kecerdasan buatan canggih. Langkah ini diambil di tengah badai skandal spionase yang menyeret raksasa teknologi Nvidia.
Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS menyatakan bahwa aturan baru ini bertujuan menutup celah bagi pengembang AI China yang sebelumnya menghindari kontrol ekspor dengan memanfaatkan pusat data di negara ketiga.
Kebijakan tersebut secara spesifik menunjuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brazil sebagai wilayah dengan risiko pengalihan yang tidak dapat diterima. Siapa pun yang ingin mengirimkan chip canggih ke destinasi tersebut kini diwajibkan mengantongi izin ekspor resmi.
Sebelumnya, meskipun entitas asal China dilarang mengimpor unit pengolahan grafis (GPU) mutakhir secara langsung berdasarkan aturan kontrol Washington, mereka masih dapat memanfaatkan daya komputasi kelas atas dari jarak jauh di pusat data regional Asia Tenggara.
Pengumuman ini muncul bersamaan dengan penyelidikan mendalam terhadap ekspor cip Nvidia menyusul klaim dugaan keterlibatan mantan CEO Jensen Huang dengan seorang wanita yang direkrut oleh Kementerian Keamanan Negara China untuk kegiatan spionase.
Menanggapi kebijakan baru ini, pemerintah Singapura menyatakan sedang mempelajari detail regulasi secara saksama serta berkoordinasi dengan otoritas terkait di AS untuk memahami dampak potensial bagi bisnis lokal.